Kegagalan, Kontrak & Sumber Resmi
Sumber resmi untuk memilih CRM di Indonesia: Kementerian UMKM, Komdigi, DJP, OJK, dan tempat membaca teks peraturan
Daftar lembaga dan portal resmi yang relevan saat memilih CRM untuk UMKM, apa yang bisa dicek di masing-masing, nama lembaga terbaru, dan cara membaca peraturan tanpa salah versi.
Untuk keputusan CRM, sumber resmi yang paling sering dibutuhkan adalah: Komdigi untuk pelindungan data pribadi, pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE), dan aturan telekomunikasi; Direktorat Jenderal Pajak untuk PPN langganan digital dan Coretax; Kementerian UMKM untuk program digitalisasi usaha kecil; OJK bila usaha Anda di sektor keuangan; dan portal teks peraturan seperti pasal.id dan JDIH kementerian untuk membaca pasal yang dirujuk. Pemerintah tidak menerbitkan daftar "CRM terbaik", dan status terdaftar sebagai PSE bukan rekomendasi produk. Panduan ini memetakan apa yang bisa dicek di mana.
Panduan ini bagian dari panduan risiko CRM untuk UMKM.
Nama lembaga yang sering tertukar
| Nama lama atau yang sering dipakai | Nama sekarang | Catatan |
|---|---|---|
| Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) | Berganti pada Oktober 2024; peraturan lama tetap disebut Permenkominfo |
| Kementerian Koperasi dan UKM | Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi (terpisah) | Urusan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kementerian UMKM (umkm.go.id) |
| e-Faktur desktop / DJP Online untuk faktur | Coretax DJP | Faktur pajak lewat Portal Wajib Pajak atau aplikasi terintegrasi |
| Lembaga pengawas PDP | Belum terbentuk sepenuhnya (diberitakan per September 2026) | Pantau pengumuman Komdigi |
Apa yang bisa dicek di masing-masing
| Lembaga atau portal | Yang relevan untuk CRM | Cara memakai |
|---|---|---|
| Komdigi | Kebijakan pelindungan data pribadi, PSE, telekomunikasi | Cek pengumuman dan siaran pers terbaru |
| Portal PSE Komdigi | Status pendaftaran vendor sebagai PSE lingkup privat | Cari nama vendor atau nama layanannya |
| JDIH Komdigi | Peraturan menteri bidang telekomunikasi dan sistem elektronik | Cari berdasarkan nomor dan tahun |
| Direktorat Jenderal Pajak | PPN atas jasa digital, daftar pemungut PPN PMSE, panduan Coretax | Lihat bagian peraturan dan panduan |
| JDIH Kemenkeu | Teks PMK, misalnya PMK 131/2024 dan PMK 81/2024 | Unduh PDF resmi |
| Kementerian UMKM | Program pendampingan dan digitalisasi usaha kecil | Cek program yang sedang dibuka dan syaratnya |
| OJK | POJK 22/2023 perlindungan konsumen sektor keuangan, pengaduan | Wajib dibaca bila usaha di sektor keuangan |
| Bank Indonesia | Kurs referensi, sistem pembayaran | Untuk anggaran langganan USD |
| BPKN | Perlindungan konsumen | Rujukan bila pelanggan Anda mengeluh |
| BSSN | Panduan keamanan siber | Praktik dasar keamanan akun dan data |
| Pasal.id | Teks UU dan PP per pasal, dengan status | Baca pasal yang dirujuk; cek catatan status |
Peraturan yang dirujuk di situs ini
- UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: Pasal 9 (menarik persetujuan), 20 (dasar pemrosesan), 22 (syarat persetujuan), 46 (pemberitahuan kegagalan pelindungan 3 × 24 jam), 51 (prosesor), 56 (transfer ke luar negeri), 57 (sanksi administratif). Lihat UU PDP untuk data pelanggan.
- PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: Pasal 20 (PSE publik) dan 21 (PSE privat, lokasi data).
- UU 1/2024, perubahan kedua UU ITE: Pasal 18A tentang kontrak elektronik internasional berklausula baku. Lihat kontrak CRM.
- UU 4/2023 (P2SK) Pasal 236: larangan penawaran lewat sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen di sektor keuangan; pasal ini tidak termasuk yang diubah UU 4/2026. Rinciannya di POJK 22/2023 Pasal 39, termasuk jam komunikasi Senin–Sabtu pukul 08.00–18.00.
- Permenkominfo 13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, yang telah diubah beberapa kali, dan Permen Komdigi 7/2026 tentang registrasi pelanggan seluler (biometrik wajah, batas 3 nomor prabayar per identitas per operator, pemblokiran nomor spam penipuan). Lihat aturan pesan promosi.
- UU 24/2009 Pasal 31 tentang bahasa dalam perjanjian.
- PMK 131/2024 (PPN 12% dengan DPP nilai lain 11/12) dan PMK 81/2024 (ketentuan perpajakan dalam Coretax, termasuk faktur pajak). Lihat harga USD dan PPN PMSE dan integrasi CRM dengan Coretax.
Cara membaca peraturan tanpa salah versi
- Cek status. Portal seperti pasal.id menandai peraturan sebagai berlaku, diubah, atau dicabut. Peraturan yang diubah harus dibaca bersama perubahannya.
- Cek tanggal berlaku, bukan hanya tanggal diundangkan. UU PDP misalnya diundangkan 17 Oktober 2022 tetapi berlaku penuh setelah masa penyesuaian dua tahun.
- Cari peraturan pelaksana. Banyak UU menyerahkan rincian ke PP atau peraturan menteri. Untuk UU PDP, peraturan pelaksananya menurut ringkasan firma hukum adalah PP 33/2026 (diundangkan 16 Juli 2026, disebut berlaku 16 Januari 2027); pastikan Anda membaca teks resminya di JDIH sebelum mengandalkan rincian.
- Bedakan aturan dan kebijakan platform. Syarat opt-in WhatsApp adalah kebijakan Meta, bukan peraturan pemerintah, tetapi tetap mengikat pengguna platform.
- Gunakan sumber resmi untuk keputusan. Artikel berita dan ringkasan firma hukum berguna untuk orientasi, tetapi kutip teks resmi.
Kapan berkonsultasi dengan profesional
- Memindahkan data pelanggan dalam jumlah besar ke CRM yang menyimpan data di luar negeri.
- Memproses data kesehatan atau keuangan pelanggan.
- Usaha di sektor keuangan yang memakai CRM untuk penawaran produk.
- Kontrak CRM bernilai besar atau dengan pilihan hukum asing.
- Pertanyaan pengkreditan PPN atau PPh atas pembayaran ke luar negeri.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah ada daftar CRM yang direkomendasikan pemerintah?
Kami tidak menemukan daftar resmi seperti itu. Program digitalisasi pemerintah atau mitra bisa menyebut penyedia tertentu; nilai tetap dengan kriteria Anda sendiri, lihat metode memilih CRM.
Apakah terdaftar sebagai PSE berarti vendor aman?
Tidak. Pendaftaran adalah kewajiban administratif. Keamanan tetap perlu dinilai dari kontrak, fitur, dan praktik vendor.
Di mana membaca teks UU PDP?
Di pasal.id per pasal, atau di JDIH pemerintah. Untuk peraturan pelaksana, cek JDIH Komdigi dan Sekretariat Negara.
Bagaimana melaporkan penyalahgunaan data pribadi?
Pelanggan bisa menghubungi pengendali data lebih dulu, lalu melapor ke Komdigi. Untuk sektor keuangan, ada kanal pengaduan OJK.
Sumber resmi
- Kementerian Komunikasi dan Digital — pelindungan data pribadi dan kebijakan digital
- Portal PSE Komdigi — pendaftaran penyelenggara sistem elektronik
- JDIH Komdigi — peraturan menteri
- Direktorat Jenderal Pajak — PPN PMSE dan Coretax
- JDIH Kementerian Keuangan — teks PMK
- Kementerian UMKM — program usaha kecil
- Otoritas Jasa Keuangan — perlindungan konsumen sektor keuangan
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional — perlindungan konsumen
- Badan Siber dan Sandi Negara — keamanan siber
- Pasal.id — teks peraturan per pasal
